PENELUSURAN KASUS VINCENTIUS AMIN SUTANTO

Juli 2, 2008 at 8:30 am Tinggalkan komentar

Putusan hakim sebagai hasil akhir dari perkara hukum yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak saja diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) dan daya tangkal (prevency effect), tetapi harus dapat mewujudkan suatu kepastian (prediktabilitas)yang berorientasi kepada keadilan serta menjaga ketertiban.

 

PENDAHULUAN

Dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan PUTUSAN NOMOR: 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Vincentius Amin Sutanto memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana.

Adapun kronologis kasus yang melibatkan Vincentius adalah sebagai berikut: Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO bekerja di PT. Indosawit Subur (Asian Agri Group) sejak tahun 1999 dan menjabat sebagai Group Financial Controller. Asian Agri Group bergerak dalam bidang minyak mentah kelapa sawit (CPO), perkebunan, dan lain-lain, membawahi beberapa perusahaan di dalam negeri (Indonesia) dan beberapa perusahaan di luar negeri, diantaranya Asian Agri Oils & Fats Ltd. yang berkedudukan di Singapura.

Terdakwa menyuruh Ricky Bunjaya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dengan nama Hendri Susilo, dengan tujuan untuk mendirikan dua perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta masing-masing dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama, selanjutnya Hendri Susilo menyerahkan nomor rekening atas nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama berikut Swift Code Pin serta 3 (tiga) buah stempel/cap perusahaan kepada Terdakwa. Terdakwa memberitahukan kepada Hendri Susilo dan Agustinus Ferry Susanto bahwa uang dalam waktu dekat akan masuk ke rekening dan menugaskan orang tersebut untuk mencairkan dana yang sudah masuk rekening. Selanjutnya Terdakwa membuat 2 (dua) lembar perintah aplikasi transfer menggunakan formulir Fortis Bank SA/NV Singapore, menandatanganinya dengan meniru tanda tangan Kueh Chin Poh dan Ong Chan Hwa dan mengirimkan perintah aplikasi transfer tersebut ke Singapore melalui jasa pengiriman DHL di Bandara Polonia Medan. Atas pengiriman 2 (dua) aplikasi transfer tersebut pada tanggal 15 Nopember 2006 dana masuk dari Fortis Bank SA/NV Singapore ke rekening PT. Asian Agri Jaya sebesar USD 1.906.215.60 dan ke rekening PT. Asian Agri Utama sebesar USD 1.203.872.47.

Ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari putusan majelis hakim tersebut, baik dari dakwaan dan tuntutan JPU serta pertimbangan dan putusan majelis hakim. JPU mendakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif. Dakwaan Kesatu Pasal 3 ayat (1)  huruf a UU TPPU atau Dakwaan Kedua pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU dan Dakwaan Ketiga Pasal 263 KUHP.

Dalam Dakwaan kesatu tidak dicantumkan unsur penting TPPU yaitu ”dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,” hal ini menjadi tidak sinkron dengan aturan dan ancaman pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU. Selain itu, Unsur Pasal 3 UU TPPU “dengan sengaja” tidak dimasukkan di dalam uraian dakwaan, dengan demikian dakwaan ini sebenarnya tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Konsekuensinya dakwaan ini dapat dianggap kabur (obscur libel) dan menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Selain itu, melihat bahwa penyusunan dakwaan alternatif telah disusun secara keliru karena Posisi Kasus yang identik antara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, serta mengingat Dakwaan Kesatu dan Kedua merupakan tindak pidana yang berbeda, maka penyusunan Posisi Kasus harus disesuaikan dengan pasal yang dikenakan. Dalam dakwaan ketiga uraian perbuatannya sama dengan uraian perbuatan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ternyata yang dimaksud adalah untuk dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyebutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi kabur, karena tidak merinci secara tegas terdakwa dikenakan dakwaan unsur pasal bentuk yang mana.

Dari pemeriksaan di persidangan, yang perlu dikritisi adalah terkait pemeriksaan saksi. Ada beberapa saksi dihadapkan di persidangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pendapat saksi (berupa opini) dicatat sebagai keterangan saksi, padahal hal ini tidak boleh dilakukan mengingat saksi hanya dibolehkan memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri tentang terjadinya suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP. Selain itu, ada Testimonium de Auditu dan saksi yang seharusnya menjadi saksi kunci karena keterlibatannya dengan terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana tidak dapat dihadirkan di persidangan tanpa keterangan ketidakhadirannya, sehingga berita acara dipenyidikanlah yang dibacakan keterangannya.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menempatkan harta kekayaan adalah sebagaimana dakwaan JPU pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU, tetapi dalam tuntutan JPU mengenakan pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU dengan salah satu unsurnya adalah membayarkan harta kekayaan. Menurut JPU dalam tuntutannya TPPU tersebut dilakukan dengan memalsu surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana juga Penuntut Umum dalam Dakwaannya, tidak memasukkan unsur ”dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagai salah satu unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU. Selain itu, Majelis hakim hanya membuktikan kata sengaja dengan mengaitkan keterangan-keterangan saksi tanpa menjelaskan kesengajaan itu menurut teori kesengajaan sebagai suatu kehendak, kesengajaan sebagai suatu pengetahuan, dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.

 

Hakim menyatakan unsur ”dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi tanpa menggali fakta-fakta hukum tentang tindak pidana asal apa yang dimaksud dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa karena terdakwa telah melakukan sendiri pembuatan dua lembar perintah aplikasi transfer, maka terdakwa adalah sebagai pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan ini nyata-nyata telah menyalahi teori hukum yang menyatakan bahwa syarat seseorang dapat dikenakan delik penyertaan sebagaimana ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, bukan dilakukan sendiri. Pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan dakwaan ketiga terkait pemalsuan surat adalah fakta hukum yang dipakai untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang dalam pertimbangan sebelumnya menjadi tidak relevan.

Akhirnya, terjadi kesalahan fatal dalam paragraf Putusan sebelum Majelis Hakim mencantumkan kata MENGADILI, yaitu: mendasarkan Putusan pada Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU. Hal ini menjadi tidak sinkron dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang memutuskan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan TPPU berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU dan sesuai dengan surat dakwaan JPU tetapi tidak sinkron dengan tuntutan JPU yang menuntut Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU

Berdasarkan uraian diatas, terdakwa patut dibebaskan karena ada salah satu unsur pasal TPPU yang didakwakan tidak terpenuhi. Selain itu, terhadap Vincentius dapat dikenakan pasal-pasal lain yang mendekati posisi kasus meskipun perlu penyidikan lebih lanjut mengenai hal ini, yaitu penipuan, penggelapan dalam jabatan, serta pencurian dengan pemberatan.

Disinilah terdapat kelemahan-kelemahan dalam putusan Vincentius, karena banyak fakta-fakta yang seharusnya masih bisa dikuak tetapi malah tidak terungkap  dalam putusan tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada pemeriksaan terhadap keaslian tanda tangan dua orang yang mempunyai otoritas untuk menandatangani aplikasi transfer di persidangan. Seharusnya penuntut umum bisa menggali lebih dalam dari kasus tersebut sehingga dapat dicari kebenaran lebih lanjut. Selain itu yang dapat dipertanyakan dalam putusan itu adalah apakah benar Ranto P. Simanjuntak adalah legal dari Raja Garuda Mas sedangkan menurut Berita Acara Pemeriksaan disebutkan sebagai legal dari Asian Agri Abadi Oil & Fats ltd. Kelemahan lain adalah penuntut umum tidak memeriksa lebih lanjut mengenai pegawai bank fortis Singapura yang tidak melakukan konfirmasi (verifikasi) kepada pemilik dana akan adanya aplikasi transfer dalam jumlah besar dan  apakah ada permufakatan jahat antara Vincentius dengan pegawai bank fortis singapura ataukah bank fortis singapura telah mempercayai Vincentius.

Sebelum perkara Vincentius Amin Sutanto digelar di persidangan, Vincentius sempat melapor ke polisi mengenai adanya dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh pemilik atau bos besar perusahaan dimana dia bekerja senilai lebih dari satu trilyun rupiah. Tetapi akibatnya Vincent terpaksa mendekam di tahanan atas perbuatannya yang merugikan Asian Agri Group HANYA sebesar Rp 200 000.000,- (dua ratus lima juta rupiah). Adapun dalam kasus Vincentius seharusnya Vincentius merupakan saksi yang patut dilindungi karena akan membantu penyelamatan uang Negara tersebut. Pengertian saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.[1]

Oleh sebab itu perlunya penelusuran lebih jauh atas kasus Vincentius, sehingga diharapkan dapat mengetahui kebenaran akan kasus vincentius tersebut.

 

POKOK PERMASALAHAN

 

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

 

1.    Bagaimanakah keberadaan Asian Agri Oils & Fats dalam kedudukan struktural dan hubungannya satu sama lain dengan PT. Indosawit Subur (Medan), Raja Garuda Mas dan Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd (Singapura)?

2.    Mengapa status kepemilikan uang yang dibobol oleh Vincentius tidak diungkap di persidangan?

 

 

ANALISA KASUS

Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah keterkaitan antara Asian Agri Abadi Oil and Fats, PT Inti Indosawit Subur dan Radja Garuda Mas, dan kepemilikan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Berdasarkan dari berbagai informasi yang kami dapatkan dapat kami berikan hasil analisis mengenai kepemilikan dan alur transaksi keuangan perusahaan tersebut.

 

Semua kami awali dengan mencari struktur dari Asian Agri Abadi Oil and Fats yang ternyata merupakan bagian dari Radja Garuda Mas. Radja Garuda Mas, memiliki 5 (lima) holding company, yaitu Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL), SATERI, Asian Agri Group, Pacific Oil and Gas (POG) dan Pec-Tech. Asian Agri Abadi Oil and Fats merupakan bagian dari Asian Group. Asian Group terdiri dari Asian Agri Abadi International Ltd, Global Advance Oil and Fats, Asian Agri Abadi Oil and Fats, Asian Agro Agungjaya, PT Inti Indosawit Subur, Asian Agri Lestari (mempunyai beberapa anak perusahaan) dan Asian Agri Riau Jambi (mempunyai beberapa anak perusahaan). Asian Agri Group mempunyai beberapa perusahaan afiliasi yaitu, First Island Trust (Mauritius), Treston International Ltd (BVI), 5 Perusahaan di Hongkong (Twin Bonus Edible Oils Ltd, United Oils and Fats Ltd, Good Fortune Oils and Fats, Ever Resources Oil and Fats Industries Ltd, Asia Pacific Oil Products Ltd) yang merupakan paper company dan dibuat seolah-olah tidak mempunyai hubungan manajemen dengan Radja Garuda Mas. Radja Garuda Mas dimiliki oleh Sukanto Tanoto

Direktorat Jenderal Pajak, saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group. Kami juga tengah melakukan analisis akan aliran dana Asian Agri Group. Menurut analisis kami, bahwa Asian Agri Group telah melakukan manipulasi pajak berkedok perencanaan pajak. Modus yang digunakan dalam manipulasi pajak ada 3 (tiga) jenis, yaitu pertama biaya fiktif, dimana perusahaan di Indonesia membuat invoice-invoice pengeluaran yang jumlahnya telah di mark up guna menghindari pembayaran pajak. Kedua, transaksi  hedging fiktif yaitu dimana  transaksi forward contract  di buat sedemikian rupa sehingga perusahaan Indonesia selalu rugi dan tidak perlu membayar pajak. Modus yang ketiga adalah transfer pricing, yaitu dimana guna penghindaran pembayaran pajak, maka dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah perusahaan di Indonesia mengalami kerugian.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana uang-uang hasil dari penghindaran pajak tersebut dapat di money laundry-kan. Kami telah menganalisis bahwa ada beberapa modus pencucian uang yang digunakan. 

1.    Modus Pertama :

Transfer pricing, yaitu dari perusahaan-perusahaan Asian Agri di Indonesia kemudian dijual dengan harga murah (dibawah harga pasar) kepada perusahaan-perusahaan di Hongkong dan kemudian perusahaan-perusahaan hongkong tersebut akan menjual kepada Global Advance Oil and Fats dan Asia Agri Abadi Oil and Fats dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kedua perusahaan tersebut barulah menjual kepada riil buyer dengan harga pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian sehingga penghindaran pajak dapat terjadi. Setelah transfer pricing terjadi, keuntungan dari perusahaan Global Advance Oil and Fats dan Asia Agri Abadi Oil and Fats akan ditransfer ke Asian Agri Abadi International Ltd. Hal tersebut belum selesai, modus ini memanfaatkan offshore company (First Island Trust dan Treston International) sebagai alat pencucian uang. Offshore company adalah perusahaan yang mempunuyai kegiatan pembiayaan sehingga terdapat pihak investor dan peminjam, dimana pinjaman biasanya diberikan dengan bunga yang tinggi. Pihak investor disini adalah Sukamto Tanoto dan keluarga sebagai Beneficial Owner dan Asian Agri Abadi International Ltd sebagai peminjam melalui Goaled, Headcorp, Good Fortune, dan lain-lain, sehingga dengan modus tersebut, Sukamto Tanoto dapat memanfaatkan uang hasil dari tindak pidana perpajakan.

2.   Modus Kedua

Modus money laundry selanjutnya adalah dengan biaya fiktif, yaitu dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia membuat biaya-biaya fiktif guna mengalirkan dananya ke ST, dengan melalui rekening pribadi milik Haryanto Wisastra dan Eddy Lukas (HAREL) dan Eddy Lukas dan Djoko Oetomo (ELDO). Mereka adalah orang-orang kepercayaan Sukamto Tanoto. Uang yang telah ditukarkan kemata uang Dollar melalui remmitance dan masuk ke rekening Goaled dan Headcorp yang notabene milik ST.

3.   Modus Ketiga

Modus selanjutnya hampir sama dengan modus diatas, yang membedakan adalah setelah uang dari perusahaan-perusahaan Indonesia ditransfer ke rekening HAREL and ELDO, kemudian dana tersebut akan dimasukkan kedalam manager investasi, yaitu PEAM dan GOLDEN EAGLE, dimana PEAM mengurusi bidang financial dan GOLDEN EAGLE mengurusi administrasi. Setelah diurus keuangannya, uang tersebut akan ditransfer ke Pacific Oil and Gas dan Perusahaan-perusahaan Indonesia.

Berdasarkan literatur, cara-cara pencucian uang yang dapat diduga dilakukan oleh Asian Agri: 

1.    Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (conceal-ment within business structure). Dalam hal ini, para pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan mereka ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan organisasi kejahatan bersangkutan. Hasil-hasil kejahatan mereka pindahkan melalui sistem keuangan dengan cara mencampur dana hasil kejahatan dengan transaksi-transaksi bisnis yang telah ada, sehingga pada gilirannya dapat memberikan keuntungan bagi para pelakunya.

2.    Penyalahgunaan bisnis yang sah (misuse of legitimate business). Cara yang digunakan pencuci uang dalam tipe ini adalah dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan pencucian uang, yang dalam hal ini, perusahaan itu sendiri tidak mengetahui bahwa sumber dana perusahaan berasal dari hasil tindak kejahatan. Dengan demikian dana tersebut akan terlihat seakan-akan memang berasal dari perusahaan yang bersangkutan, bukan berasal dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu penjahat.

3.    Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (use of false identities, document’s, or straw men). Penggunaan dokumen-dokumen identitas yang palsu untuk membuka rekening bank atau pun untuk melaksanakan transaksi keuangan untuk meniadakan hubungan antara asset hasil kejahatan dengan pelakunya. Dokumen palsu yang lain dapat pula mereka gunakan untuk menunjang kegiatan pencucian uang, misalnya dengan membuat faktur palsu (false invoicing), tanda terima (receipt) palsu, ataupun dokumen perjalanan (travel documentation) palsu untuk membuktikan kebenaran mengenai dana yang disetorkan kepada lembaga keuangan bersangkutan.

4.    Pengeksplotasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (exploiting international jurisdictional issues). Pelaku kejahatan pencucian uang juga memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam hal peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara lain, seperti ketentuan rahasia bank dan perpajakan, persyaratan identifikasi nasabah, keterbukaan, pendirian perusahaan dan pembatasan lalu-lintas devisa.

 

Tipologi pencucian uang yang diduga dilakukan Asian Agri adalah transaksi yang diduga dilakukan dengan jumlah relative kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (structuring) dan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang  tertentu (smurfing).

 

Dihubungkan dengan TPPU, dapat diuraikan dugaan TPPU sbb:

1.    Pemilik Asian Agri (ST)

Alternatif yang dapat didakwakan:

– hanya diproses dakwaan penggelapan pajak dan pemalsuan surat jo penyertaan KUHP;

-diproses secara kumulatif pemalsuan surat serta TPPU, tapi mengingat penggelapan pajak sedang di sidik oleh PPNS, maka tidak mungkin digabung. Karena TPPU disidik penyidik polri.

 unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) UU TPPU sebagai berikut :

1)    Setiap orang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Karena dinyatakan dengan kata setiap orang, maka diperuntukkan tanpa melihat kewarganegaraan seseorang, artinya semua orang dapat dikenakan pasal ini, lebih-lebih masalah Money Laundring ini sudah merupakan masalah global.

2)    Dengan sengaja, ini berarti orang yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Pencucian uang tersebut harus dibuktikan sifat sengajanya, apakah sebagai bentuk kesengajaan sebagai kehendak, atau perbuatannya itu memang dikehendaki, ataukah hanya karena bentuk pengeahuan, artinya adanya pengetahuannya akan dampak dari perbuatannya.

3)    Menempatkan; mentransfer; membayarkan atau membelanjakan;  menghibahkan atau menyumbangkan; menitipkan; membawa keluar negeri; menukarkan atau perbuatan lainnya,  yang adalah masing-masing perbuatan merupakan suatu alternative yang cukup dibuktikan salah satunya saja, kecuali seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus, maka kesemuanya harus dituangkan dalam berkas perkara, seperti :

a)    Menempatkan kedalam jasa keuangan, artinya perbuatan memasukkan uang tunai kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau deposito (sipelaku /predicat crime menyimpan sendiri hartanya).

b)    Mentransfer, artinya perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain (pelaku/ predicat crime memindahkan harta kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana itu kepada pihak lain dengan menggunakan sarana perbankan).

c)     Membayarkan atau membelanjakan, artinya penyerahan sejumlah uang atas pembelian sesuatu benda kepada seseorang atau pihak lain. (pelaku menggunakan uang hasil tindak pidananya itu untuk membayar atau berbelanja, seperti membeli tanah, perusahaan dsb).

d)    Menghibahkan atau menyumbangkan, artinya perbuatan hukum   mengalihkan kebendaan secara cuma-cuma, termasuk pengertian hibah dalam hukum perdata kepada   pihak lain maupun keluarganya.

e)     Menitipkan, artinya uang hasil kejahatannya disimpan kepada seseorang, baik secara phisik, maupun menggunakan sarana perbankan milik temannya itu sebagaimana ketentuan hukum perdata.

f)      Membawa ke luar negeri, artinya kegiatan membawa secara phisik atas kekayaannya, baik dalam bentuk uang maupun benda lainnya tersebut dengan melewati batas wilayah Negara Republik Indonesia.

g)    Menukarkan, artinya perbuatan penukaran mata uang ke mata uang asing (Valas) ataupun dari surat berharga yang satu kepada surat berharga lainnya, termasuk penukaran benda lainnya.

h)    Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan diluar yang telah disebutkan diatas, seperti Over booking, yaitu pemindah bukuan dari rekening satu kepada rekening lainnya dalam satu bank, sehingga tidak termasuk transfer) dll.

4) Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maksudnya orang tersebut dengan penilaiannya dia dapat mengetahui atau setidak-tidaknya secara kepatutan dapat memperkirakan (proparte dulus proparte culpa) bahwa harta itu diperolehnya dari hasil kejahatan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedang yang dimaksud harta kekayaan disini adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU TPPU yang menyebutkan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

     Ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, artinya bukan saja lembaga perbankan dan asuaransi, tetapi juga penyedia jasa keuangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1 ke 5 UU TPPU yang menyebutkan penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kostodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Baik atas nama sendiri atau orang lain, artinya sekalipun diatas namakan rang lain sipelaku tetap saja tidak dapat dibebaskan dari perbuatan pencucian uang.

Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

 

– pasal 6 UU TPPU dikenakan terhadap keluarga ST dan/atau rekannya:

 

Pasal 6 ayat (1) TPPU menyatakan : “Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,-  (lima belas milyar rupiah)”.

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)     Digunakannya kata setiap orang, maka diperuntukkan tanpa melihat kewarganegaraan seseorang, artinya semua orang dapat dikenakan pasal ini, lebih-lebih masalah Money Laundring ini sudah merupakan masalah global . Menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)     Menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan, berarti sifat perbuatannya sebagai penampung uang tunai bahkan hanya menguasai atau berada dalam kekuasaannya harta kekayaan ke dalam system perbankannya, tanpa diperlukan suatu pembuktian siapa pemilik dari harta kekayaan tersebut.

b)    Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan, artinya seperti point 2 diatas, tetapi melalui transaksi perbankan, bukan uang tunai.

c)     Menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan,merupakan perluasan ancaman kepada pihak-pihak, dalam hal ini termasuk dalam konteks tindakan yang legal atau syah, sehingga dibutuhkan suatu itikad baik dari penjual untuk membantu pemberantasan kejahatan money laundering di Indonesia.

d)     Menerima atau menguasai hibah harta kekayaan, identik dengan point b diatas, tetapi dikhususkan untuk tindakan pemberian.

e)     Menerima atau menguasai sumbangan harta kekayaan, sama dengan poin c untuk yang bersifat sukarela sekalipun

f)      Menerima atau menguasai penitipan atau penukaran harta kekayaan, dalam hal ini menunjukkan betapa sangat luas jangkauan larangan termasuk juga hanya untuk tindakan penitipan yang berarti tanpa sifat kepemilikan sama sekali.

2)     Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maksudnya, orang tersebut dengan penilaiannya dapat mengetahui atau setidak-tidaknya secara kepatutan dapat memperkirakan (proparte dulus proparte culpa) bahwa harta itu diperolehnya dari hasil kejahatan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analis, dapat diketahui bahwa Vincentius memegang peranan penting dalam menguak kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh ST dimana Vincent sebagai Financial Controller Asian Agri yang dimiliki oleh ST. Vincentius dalam kasus dugaan penggelapan pajak ST ini berperan sebagai whistleblower. Lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai perlindungan saksi secara yuridis formal pada gilirannya membuat saksi enggan memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

 

Dalam Witness Protection Act di USA, perlindungan terhadap whistleblower sudah mengakomodir agar terhadap whistleblower diberlakukan penganuliran pendakwaan dan bukan hanya keringanan hukuman seperti di Indonesia, tapi benar-benar dibebaskan. Guna mengungkap kasus yang lebih besar, membebaskan pelaku dalam kasus kecil yang terlibat dalam lingkup kasus besar tersebut. Hukum perlindungan saksi dan korban di Indonesia tidak mengenal plea agreement. Prinsip yang terkandung dalam plea agreement adalah untuk mendorong peran aktif saksi, sehingga diberikan suatu penghargaan bagi siapapun yang berperan dalam melaporkan/membantu membongkar tindak pidana. Selain itu masih terdapat pula plea bargain yang memiliki makna bahwa saksi yang menjadi pelaku tersebut dapat bernegosiasi mengenai pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya di muka pengadilan.

Hukum mengenai perlindungan saksi dan pelapor yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan keringanan hukuman bagi pelaku pidana berdasarkan pertimbangan hakim yang diatur pada Pasal 10 ayat 2. Dasar hukum perlindungan saksi dan pelapor selain tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, juga terdapat dalam Undang-undang Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000 pada Pasal 34, UNCAC pasal 32, Konvensi Palermo/ TOC pada Pasal 24 dan Pasal 25.

 

 

Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU), telah mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi yang dicantumkan pada Pasal 39 sampai Pasal 43 yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57[2] Tentang Tatacara Pemberian Perlindungan Khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 42 UU TPPU. Dalam pengaturan ini, terhadap saksi dan pelapor telah diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya dari pihak manapun. Dengan pemberian perlindungan khusus tersebut diharapkan baik Pelapor dan Saksi memperoleh jaminan atas rasa aman dan dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung bisa memakai kewenangan diskresinya melalui hak oportunitas untuk menganulir pendakwaan bagi saksi pelaku yang berjasa dalam mempermudah proses pengusutan suatu perkara. Penggunaan hak oportunitas ini pernah dilakukan Jaksa Agung dalam menyingkap kasus korupsi di tanah air.

Mengingat kasus dugaan penggelapan pajak oleh ST pada saat ini masih dalam proses penyidikan dan ditangani oleh ditjen pajak, maka ada beberapa opsi yang sebaiknya dilakukan yaitu :

1. Untuk dijatuhkannya putusan terhadap pengambilan harta kekayaan Vincent, harus diungkap penggelapan pajak oleh ST terlebih dahulu, apabila terbukti uang yang dicuri/digelapkan berasal dari tindak pidana tsb.

2. Terhadap kasus penggelapan pajak yang terjadi, bisa langsung dikumulatif dengan dakwaan money laundering.

 

 

 

 

S e l e s a i


[1]  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209, Pasal 1 Angka 26.

[2] Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No 4335

Entry filed under: Hukum. Tags: .

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG KEHUTANAN[1]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Laman

Kategori

Juli 2008
S S R K J S M
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 78,262 hits

%d blogger menyukai ini: