TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG KEHUTANAN[1]

Februari 22, 2008 at 4:13 am Tinggalkan komentar

Oleh :IKTUT SUDIHARSA[2] 
A. Pendahuluan. 
“If financial institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should tbe required to report promptly their suspicious to the competent authorities”.    
Rekomendasi ke 15 dari FATF (Financial Action Task Force) tersebut dimaksudkan  agar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memberikan perhatian khusus kepada transaksi yang tidak benar latar belakangnya dengan cara memberi laporan kepada pejabat yang berwenang.  Mengingat rekomendasi tersebut, maka pada tahun 2002 diundangkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yaitu Undang-undang No 15 tahun 2002 yang kemudian di amandemen dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003, sehingga Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCTs (Non Cooperative Countries and Territories) dan sejajar dengan Negara-negara maju lainnya berkait dengan kemauan politik Negara (Good will) dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sifat criminalitas dari Money Loundering, adalah karena dikaitkan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya tidak jelas dan kotor atau haram   yang kemudian disamarkan dan atau disembunyikan dengan cara cara tertentu, yaitu melalui proses Placement, layering dan integaration.

Proses  placement, merupakan suatu  kegiatan menempatkan harta kekayaan  yang diketahuinya diperoleh dari suatu perbuatan pidana kedalam PJK, seperti Deposito, Tabungan dll yang menyebabkan dananya masuk kedalam system perbankan, termasuk juga kegiatan lainnya yang dapat ditafsirkan  sama, seperti pembelian Valas atau Saham ataupun barang tetap seperti tanah untuk investasi.
Proses Layering, merupakan kegiatan pelapisan dengan cara memecah dana hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak asal uang tersebut, sehingga seperti uang halal, umumnya dilakukan dengan cara transfer ke beberapa rekening dalam negeri maupun asing, termasuk juga over booking , bahkan suatu pembelian valas yang berjenis-jenis dikombinasikan dengan pembelian beberapa saham, dapat juhga dikatagorikan sebagai kegiatan dalam tahap layering ini.
Proses Integration, merupakan kegiatan menggabungkan uang kotor dan uang hasil usaha legal ke dalam suatu usaha tertentu, sehingga kekayaannya  menjadi sulit diketahui apakah haram atau halal.  Biasanya dilakukan dengan memasukkan uang haramnya tersebut ke dalam investasi legalnya dengan cara seolah-olah usahanya tersebut untung besar, sehingga uang haram tersebut seolah-olah menjadi keuntungan perusahaan. Dapat juga dengan cara membeli perusaan atau pengembangan perusahaan dengan pinjaman perbankan, tapi faktanya kegiatannya tersebut dibiayai dengan sebagian uang haramnya, sehingga uang haram dan uang halal tersebut telah terintegrasi dalam perusahaan yang legal tersebut dan tentunya tidak bisa lagi dipisahkan dan dibedakan mana yang kotor dan mana yang bersih.
Kejahatan Money Loundering pada awalnya selalu terkait dengan masalah perdagangan narkoba, namun sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1930, yaitu terkait dengan perusahaan Loundry atau perusahaan pencucian pakaian yang dibeli oleh mafia di Amerika Serikat dengan menggunakan dana dari usaha gelap atau illegal mereka seperti usaha perjudian, prestitusi, minumana keras, narkoba dan lainnya.   Istilah money loundering ini lebih terkenal lagi di Amerika Serikat, akibat terungkapnya kasus pemutihan uang mafia tersebut yang terkenal dengan kasus Pizza Connection.  Perkara Pizza Connection ini menyangkut dana haram bernilai sekitar USD 600.000.000,- (enam ratus juta dollar Amerika) yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia.  Adapun kedok yang digunakan untuk mengelabui atau menyamarkan uang haramnya tersebut, adalah dengan   restoran-restoran Pizza yang banyak tersebar di Amerika Serikat , yaitu pada tahun 1984 dengan upaya yang sangat rumit dan sulit untuk dideteksi.
Adapun factor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan money loundring di Indonesia maupun di dunia berkait erat dengan ; masalah adanya rahasia bank yang ketat, sehingga dana haram milik penjahat akan sulit terlacak, masalah penyimpanan dana secara anonymous saving passbook accounts, yaitu menyimpan dana dengan nama samaran ataupun tanpa nama sehingga tidak bisa dilacak, masalah teknologi perbankan secara elektronik yang terkenal dengan electronic money bahkan dengan E Comerce yang merupakan kejahatan maya (Cyber Crime) yang tentunya lebih sulit lagi untuk dilacak, masalah kerahasian hubungan client dan lawyer yang dilindungi oleh hukum serta yang paling penting lagi adalah masalah kesungguhan pemerintah untuk memerangi kejahatan money loundring secara konsekuen.
Kejahatan money loundering diakui mempunyai dampak positif bagi perekonomian Negara, karena berfungsi sebagai investment capital bagi pembangunan pada suatu Negara, sehingga system perbankan melindungi kejahatan ini. Tetapi secara makro baik langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai system ekonomi dan politik Negara, karena cara kegiatannya yang kompleks menyangkut juga penggelapan pajak yang terkait dengan penyalah gunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga disamping berkait dengan uang Negara, juga merusak moral pemerintah dan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itulah masalah Korupsi dan beberapa kejahatan lainnya dimasukkan sebagai predikat crime di dalam Undang-undang TPPU, yang dituangkan dalam pasal 2 Undang-undang no. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.
  Perang terhadap kejahatan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati belum secara khusus dilakukan namun terhadap illegal logging sudah  dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2001, sekalipun upaya memberantas kejahatan kehutanan sesungguhnya telah lama dilakukan di Indonesia dengan menggunakan banyak pendekatan terutama sejak diundangkannya UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah telah menggalang kerjasama internasional guna mengoptimalkan langkah penanganan yang telah dilakukan serta memberi tekanan terhadap negara-negara yang selama ini memanfaatkan kayu haram dari Indonesia. Pemerintah saat ini tengah merampungkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perpu) mengenai illegal logging guna meningkatkan upaya mengatasi masalah kejahatan kehutanan ini secara lebih efektif. Berbagai langkah pemerintah itu tidak menyurutkan, sebaliknya kejahatan kehutanan terutama pembalakan liar terkesan semakin marak dan berani, akibatnya rakyat dirugikan tak kurang dari Rp 30 triliun per tahun akibat illegal logging ini. Jumlah angka yang sangat fantastis. Harus diakui bahwa kejahatan kehutanan merupakan magnitude persoalan yang sangat besar. Banyak pihak yang andil dalam rantai kejahatan ini dan menikmati hasil yang diperoleh, langsung maupun tidak langsung. Suatu keniscayaan bahwa kejahatan kehutanan tidak mungkin tak dapat diberantas. Pendekatan rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada deteksi transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report) dan penelusuran aliran dana (follow the money) merupakan alternatif instrumen yang dapat digunakan untuk membantu memerangi kejahatan kehutanan ini.  Dibidang konservasi sumber daya alam hayati, sudah diatur dalam   UU No. 5 tahun 1990, tentang Koservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dikuatkan dengan PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa  yang dalam lampiran PP tersebut memuat jenis-jenis  tumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun kenyataannya kejahatan dibidang ini tetap berjalan, bahkan semakin marak, karena terkait dengan banyaknya permintaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri, mengingat harganya yang sangat tinggi dan kemudahan dalam pembawaan dalam arti tidak memerlukan alat dan tempat yang besar dalam pengirimannya. Hal itu ditambah dengan bobroknya mental petugas bahkan ikut serta menjadi bagian dari kejahatan tersebut.  

[1]
          Makalah disampaikan pada Semiloka Wild Life yang diselenggarakan oleh BEM UGM, tanggal 9 Februari tahun 2008 di Yogyakarta.

 

[2]
          Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre/INTRAC).

 

[3]
         LNRI Tahun 2002 No.30, TLN No.4191.

 

[4]
       Pemerintah telah meratifikasi United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs ad Psychotropic Substance 1988 dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997. Konvensi tersebut secara tegas meminta setiap negara untuk menyatakan hasil perdagangan gelap narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan money laundering, dan meminta setiap negara untuk membekukan serta menyitanya. Pemerintah juga telah mengantisipasi masalah money laundering dalam Pasal 610 dan 611 RUU KUHP. Namun sayang, pembahasan RUU KUHP belum menunjukkan titik terang.

 

[5]
          Rekomendasi ini ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan wajib dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali  pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996. Dalam sidang terakhir FATF bulan Juni 2003 lalu di  Brussel, FATF mengeluarkan revisi atas Forty Recommendations.

 

[6]
          FATF merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh negara-negara OECD pada tahun 1989 di Paris. Gugus tugas ini kemudian mengeluarkan empat puluh rekomendasi di bidang pencegahan pencucian uang dan delapan rekomendasi khusus pencegahan pendanaan terorisme. FATF mengemukakan bahwa rekomendasi yang disusun merupakan kewajiban bagi setiap anggota FATF dan negara-negara lain dalam membangun rezim anti pencucian uang. Hingga saat ini FATF memiliki 33 anggota yang terdiri atas 31 negara dan 2 organisasi internasional.

 

[7]
           Egmont group adalah kelompok kerjasama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama “Egmont Arenberg Palace” di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu grup ini didirikan tahun 1995. Sekarang Egmont beranggotakan lebih dari delapan puluh negara. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota dalam waktu dekat. Egmont memfokuskan diri pada peningkatan kerjasama FIU dan peningkatan capacity building personel FIU.
 
B.                 Tindak Pidana Pencucian Uang,: 
1.   Pasal 3 ayat (1) UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU no. 25/2003, menyebutkan  “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan  menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (ke dalam penyedia jasa keuangan), baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah), yang unsur-unsurnya sebagai berikut  
a.      Setiap orang, dapat dijelaskan sebagai berikut :Kata setiap orang, diperuntukkan tanpa melihat kewarganegaraan seseorang, artinya semua orang dapat dikenakan pasal ini, lebih-lebih masalah Money Loundring ini sudah merupakan masalah global. Dalam pasal 2 KUHP menyebutkan  “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Juga dalam pasal 3 KUHP memperluas sampai di dalam perahu Indonesia. Demikian juga pasal 4 KUHP memperluas sampai  di luar Indonesia,  untuk kejahatan  tertentu, serta dalam pasal 5 KUHP untuk warga Negara Indonesia dimana saja bila ketentuan pidana Indonesia sebagai kejahatan dan dinegara tempat dilakukan juga diancam pidana.
b.      Dengan sengaja, ini berarti orang yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Pencucian uang tersebut harus dibuktikan sifat sengajanya, apakah sebagai bentuk kesengajaan sebagai kehendak, atau perbuatannya itu memang dikehendaki, ataukah hanya karena tbentuk pengeahuan, artinya adanya pengetahuannya akan dampak dari perbuatannya.
c.       Menempatkan; mentransfer; membayarkan atau membelanjakan;  menghibahkan atau menyumbangkan; menitipkan; membawa keluar negeri; menukarkan atau perbuatan lainnya,  yang adalah masing-masing perbuatan merupakan suatu alternative yang cukup dibuktikan salah satunya saja, kecuali seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus, maka kesemuanya harus dituangkan dalam berkas perkara, seperti :
d.      Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maksudnya orang tersebut dengan penilaiannya dia dapat mengetahui atau setidak-tidaknya secara kepatutan dapat memperkirakan (proparte dulus proparte culpa) bahwa harta itu diperolehnya dari hasil kejahatan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedang yang dimaksud harta kekayaan disini adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU TPPU yang menyebutkan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 
Unsur pasal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :                                   
a)      Kata dengan maksud, menunjukan sifat kesengajaannya, tapi dalam konteks kehendak, artinya perbuatan sebagaimana unsur kedua dari huruf a sampai dengan huruf h tidak cukup sampai disitu, tetapi perbuatan tersebut harus dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku untuk sebagaimana penjelasan di bawah ini.                                   
b)      Menyembunyikan atau menyamarkan artinya menyimpan ditempat yang tersembunyi atau membuat tidak terangnya sesuatu, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui uang atau harta kekayaan itu bersih atau kotor.                                   
c)      Asal-usul harta kekayaan, artinya darimana diperolehnya harta kekayaan yang dilakukan tindakan sebagaimana unsur kedua                                     
d)      Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, artinya dalam hal ini cukup karena kekurang penghati-hatiannya maupun karena kurangnya penduga-dugaan, mereka sudah dapat dikenakan pasal ini, (lihat penjelasan pro parte dolus proparte culpa dalam point  2 b). 
2.      Pasal 3 ayat (2) UU TPPU, yang berbunyi ; “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”,
Dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.      Percobaan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1)      Unsur  niat Niat tidak sama dengan kesengajaan, tetapi secara potensial dapat menjadi kesengajaan. Niat jika belum semua diselesaikan menjadi kejahatan akan tetap masih ada yang merupakan sifat bathin dan menjadi arah kepada perbuatan, disebut sebagai percobaan terhenti. Isinya niat tidak dapat diambil dari isinya kesengajaan, tetapi harus dibuktikan tersendiri. 
2)      Unsur Permulaan pelaksanaan
Permulaan pelaksanaan tidak sama dengan persiapan pelaksanaan, oleh karenanya untuk menjelaskan permulaan pelaksanaan, harus terpenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :
–         Secara obyektif apa yang telah dilakukan pelaku harus mendekati delik, yang berarti harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik.
–         Secara objektif dari asfek niat tidak ada keraguan lagi perbuatan itu diarahkan kepada delik dimaksud.
–         Merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini dapat diartikan baik bersifat melawan hukum secara formal maupun melawan hukum secara material. 
3)      Unsur Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri.Unsur ini diperlukan dengan maksud agar adanya jaminan tidak dipidananya orang yang secara sukarela membatalkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai, sehingga harus jelas terhentinya perbuatan sebagai akibat dari campur tangannya pihak lain b.      Pembantuan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP,  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1)      Pembantuan atau medeplichtigheid, dapat terjadi pada saat timbulnya delik tanpa daya upaya tertentu dan dapat terjadi dengan mendahului delik melalui daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
2)      Dalam pembantuan dapat terjadi pembantuan aktif dan pembantuan pasif.
3)      Pada pembantuan pasif persoalnnya terletak pada tidak melakukan suatu sebagai perbuatan pembantuan atau senada dengan perbuatan pembiaran.
4)      Pembantuan yang terjadi setelah timbulnya delik disebut sebagai persekongkolan jahat atau Tindak Pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP 
c.       Permufakatan jahat, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 88 KUHP yang menyatakan sebagai permufakatan untuk berbuat kejahatan, dianggap telah terjadi , yaitu segera setelah 2 (dua) orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan.    
3.   Pasal 6 ayat (1) TPPU menyatakan : “Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,-  (lima belas milyar rupiah)”.  
  1. Pasal 7 UU TPPU, yang berbunyi : “Setiap warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”.
 C.        Kejahatan dibidang Kehutanan.Pasal 50 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 setidaknya menetapkan 13 bentuk kejahatan kehutanan yang meliputi :
1.      mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2.      merambah kawasan hutan;
3.      melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu;
4.      membakar hutan;
5.      menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin;
6.      menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
7.      melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
8.      mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
9.      menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan  yang tidak ditunjuk untuk maksud tersebut;
10.  membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
11.  membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
12.  membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
13.  mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Bentuk kejahatan kehutanan di atas diancam pidana penjara dan denda secara kumulatif. Departemen Kehutanan menyatakan bahwa bentuk kejahatan kehutanan yang paling dominan adalah pembalakan liar yang merugikan Pemerintah dan rakyat dan memberi dampak buruk pada ekonomi, lingkungan dan dan sosial. CIFOR mentaksir bahwa antara 60 sampai 80 persen dari 60 sampai dengan 70 juta m3 kayu yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik setiap tahun diperoleh secara melawan hukum. Parahnya, kejahatan ini melibatkan banyak pemain dari banyak kalangan dan konspirasi dari oknum birokrasi, oknum aparat, broker kayu illegal, pemegang hak konsesi hutan yang beroperasi di di luar kontrak HPH, penduduk lokal yang hidup di lokasi pembalakan liar dan terlibat di dalam prosesnya, perusahaan pengangkutan, dan eksportir.    Lebih ironis, kejahatan kehutanan ini seringkali berkaitan dengan bentuk kejahatan lain seperti penyelundupan, suap, korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan serta tindak pidana perpajakan. Kejahatan kehutanan dan berbagai bentuk kejahatan tadi merupakan serious crime yang  menjadi predicated offenses atau asal-usul dari tindak pidana pencucian uang atau money laundering.   
D.        Pengertian dan Pola Pencucian Uang 
Pencucian uang merupakan suatu perbuatan  memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya  atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (The United Nations Convention Against Illicit Trafic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan money laundering sebagai :“The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.” Konvensi tersebut merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan money laundering, sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional pencucian uang. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkotika, dan psikotropika.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime, maupun individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkotika dan kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup complicated. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil illegal logging.  Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU) di dalam Pasal 3 ayat (2) bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan pidana denda.Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan channel yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:
a.       menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu (false identification);
b.      menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro dalam beberapa rekening sehingga menghindari kecurigaan;
c.       menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
d.      bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
e.       menggunakan fasilitas transfer atau EFT (Electronic Fund Transfer) dengan teknologi swift;
f.        melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan
g.       pendirian/pemanfaatan bank gelap.           
Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.
Dalam kaitan ini sangat beralasan apabila Indonesia merupakan sasaran empuk para pelaku pencucian uang mengingat sistem perbankan di negara kita memegang 93% pangsa pasar sistem keuangan. Alasan tersebut didukung pula dengan kenyataan masih lemahnya penegakan hukum.       
Namun demikian perlu dicermati bahwa non-bank financial institution juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian uang. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan placement dan sekaligus memuat unsur layering dan integration.
Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (money transfer), placement pada lembaga pembiayaan dan venture capital serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (leasing) merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan non-bank financial institution.   
E.         Penerapan Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia
Rezim anti pencucian uang Indonesia lahir sejak disahkannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Proses amandemennya diselesaikan pada tanggal 13 Oktober 2003, yang dilakukan untuk memenuhi standar internasional dan merespons kebutuhan domestik. Materi-materi perubahan yang diakomodir di dalam amandemen (Undang-undang No. 25 Tahun 2003) yaitu penghapusan batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan sehingga lebih mengefektifkan UUTPPU,  penambahan elemen transaksi keuangan mencurigakan dengan memasukkan klausula “transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan hasil kejahatan”,  predicated offenses ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya termasuk kejahatan di bidang kehutanan sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan open ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih, mempersingkat penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari dari semula 14 hari. Selain itu, amandemen mengatur pula beberapa hal baru yang belum diatur UUTPPU sebelumnya, yaitu : 
1.      Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).  Selanjutnya, berdasarkan Keppres No. 1 Tahun 2004 telah dibentuk Komite TPPU yang beranggotakan lintas instansi. Sesuai dengan tujuannya, Komite ini diharapkan mampu memperlancar pelaksanaan UUTPPU serta meningkatkan koordinasi instansi terkait. Komite semacam ini atau National Coordination Committe dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia.
2.      PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh rekomendasi internasional di bidang pencucian uang. Satuan Tugas negara-negara yang tergabung dalam OECD yang menangani issue money laundering (FATF) bahkan memuji hasil amandemen sebagai suatu pencapaian yang menggembirakan. Tindak lanjut terpenting setelah proses amandemen adalah implementasi dari UUTPPU yang sudah barang tentu akan sangat bergantung pada banyak faktor seperti profesionalitas aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama setiap instansi terkait, serta dukungan industri keuangan dan masyarakat luas pada umumnya.   
UUTPPU dan rezim anti pencucian uang termasuk ketentuan KYC (Know Your Customer) memiliki banyak insentive untuk mendukung upaya memerangi kejahatan kehutanan antara lain :
1.      cakupan penyedia jasa keuangan yang meliputi tidak hanya bank, namun juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan yang bergerak di pasar modal. Kantor pos, usaha jasa pengiriman uang (money remmitance) termasuk pula di dalam pengertian penyedia jasa keuangan. Cakupan ini dapat dikembangkan pula ke sektor lain di luar jasa keuangan seperti dealer mobil mewah, profesi akuntan, notaris, lawyer, toko permata dsb seperti telah dilakukan di beberapa negara.
2.      kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melakukan profiling terhadap nasabah dan monitoring atas transaksi yang dilakukan, pengkinian data nasabah, menetapkan pedoman penerimaan nasabah, sistem IT yang mendukung pendeteksian transaksi keuangan nasabah serta membentuk unit khusus pengenalan nasabah.
3.      pengeliminasian ketentuan rahasia bank dan rahasia transaksi keuangan lainnya yang sangat memungkinkan aparat penegak hukum mengetahui data keuangan nasabah. Dalam kaitan ini, aparat penegak hukum tidak perlu meminta izin Gubernur Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk mendapatkan data yang dicari.
4.      prinsip pembuktian terbalik secara mutlak yang artinya tersangka atau terdakwa harus membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan.
5.      percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku.
6.      pengenaan pidana denda terhadap korporasi.
7.      pengaturan mengenai larangan membocorkan informasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah dilaporkan kepada PPATK (anti-tipping-off provision).
8.      perampasan oleh negara atas harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia yang perkaranya belum diputus.   
F.         Peran PPATK   
UUTPPU
Kebutuhan untuk memiliki lembaga khusus yang menangani  masalah pencucian uang sesungguhnya belum lama dirasakan. Padahal diskursus mengenai pemberantasan money laundering telah lama bergulir di kalangan penegak hukum di tanah air
PPATK memiliki peran dan fungsi yang beragam apabila dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUTPPU (pasal 26 dan pasal 27). Tugasnya dalam menerima, menganalisis dan mengevaluasi laporan penyedia jasa keuangan serta meneruskannya kepada aparat penegak hukum menempatkannya sebagai “liaison (penghubung)” yang menjembatani penyedia jasa keuangan (industri) dengan instansi penegak hukum. Di samping itu, PPATK juga berperan sebagai regulator di bidang anti pencucian uang dengan mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur dan menjamin kelancaran penyampaian laporan penyedia jasa keuangan dengan menerbitkan pedoman pelaporan.
Dalam konteks kerjasama dengan otoritas keuangan, PPATK menjadi semacam standard setting organization yang mengeluarkan pedoman di dalam rangka prinsip mengenal nasabah (know your customer).
Sebagaimana dikemukakan di atas, banyak negara telah memiliki lembaga semacam PPATK yang dikenal dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations)
 Menurut Egmont Group Dalam praktek internasional terdapat empat jenis FIU, yaitu :Police Model atau Model Kepolisian. Dalam model ini FIU diletakkan di bawah institusi Kepolisian seperti yang kita jumpai beberapa negara : NCIS (United Kingdom), OFIS (Slovakia), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura). Pada model ini, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan. Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses. Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.Administrative Model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.Mengacu pada keempat format di atas, status financial intelligence unit sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas financial intelligence unit serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.Tugas pokok financial intelligence unit secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh Egmont Group adalah sebagai berikut : 
a.       menerima laporan suspicious transaction reports dan currency transaction reports dari pihak pelapor;
b.      melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini financial intelligence unit mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
c.       meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.            
Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya financial intelligence unit setidaknya memiliki kewenangan : 
a.       memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
b.      memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
c.       memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
d.      memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
e.       melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
f.        menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.     
Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan financial intelligence, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, financial intelligence unit wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup :
a.       suspicious transaction reports (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
b.      suspicious transaction reports (STR) yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
c.       permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
d.      keterangan yang dibuat oleh financial intelligence unit atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
e.       transaksi dalam jumlah besar;  
Di Indonesia kita memiliki PPATK yang merupakan administrative model yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.Suatu financial intelligence unit biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligence unit PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.Berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU TPPU, tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU TPPU ini dan menyebarluaskannya; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU TPPU; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan; membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia  Jasa Keuangan (PJK). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tugas pokok FIU model sudah sepenuhnya dimiliki oleh PPATK.Kewenangan PPATK antara lain meminta dan menerima laporan dari PJK; meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate offences). Kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK adalah memberikan sanksi kepada penyedia jasa keuangan.Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu : 
a.       Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (pasal 1 angka 6 dan pasal 13 UU TPPU),
b.      Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta (pasal 13 UU TPPU)
c.       Laporan yang disampakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah Rp 100 juta atau lebih (pasal 16). 
Laporan butir a dan c, terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses placement pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses layering. Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27).
Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Untuk kasus yang predicate crime-nya illegal logging PPATK telah meminta informasi mengenai suatu entitas yang diduga terkait kepada otoritas money laundering di Hong Kong. Lembaga sejenis PPATK di Hong Kong (Hong Kong FIU) telah merespons secara baik permintaan PPATK. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain.  
S e l e s a i 
DAFTAR PUSTAKA
 1.                  Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and The Financing of Terrorism, Maret 2003.
2.                  Bambang Setiono dan Chris Barr, CIFOR, Menggunakan UU Anti Pencucian Uang untuk Memerangi Kejahatan Kehutanan di Indonesia, Bogor, 2003
3.                  Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kegiatan Operasi Perusahaan Berbasis Kehutanan, Jakarta, 2003
4.                  Financial Action Task Force on Money Laundering,Forty Recommendations, 1996
5.                  Gilmore, William C,  Dirty Money: Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.
6.                    Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (Sixth Edition), St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hal. 884
7.                  Sherman T, International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force, yang dikutip oleh MacQueen L (ed.), Money Laundering, Edinburgh, 1993, hal. 12tion of Money Laundering Countermeasures, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999.
8.                  McDonnell  Rick, Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.
9.                  MacQueen L (ed.), Money Laundering, Edinburgh, 1993.
10.              Republik Indonesia, Undang-undang  No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang, LNRI Tahun 2002 No.30, TLN No.4191.11.              www.egmont.org 

 

 

[3] yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 bukan saja telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan UUTPPU, PPATK didisain sebagai sebuah lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, UU TPPU bahkan menetapkan larangan bagi setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan, dan kewajiban bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK untuk menolak setiap campur tangan itu. 

[4]. Lebih dari 84 negara di dunia telah memiliki Financial Intelligence Unit (FIU), dan merasakan manfaatnya di dalam menekan angka pencucian uang dan kejahatan asalnya (predicate offense). 

[5] yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)[6]. Dalam rekomendasi ke-enambelas disebutkan, bahwa “If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspision to the competent authorities”.  Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU). 

[7] pengertian Financial Intelligent Unit adalah : A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.

Entry filed under: Hukum. Tags: .

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN PENELUSURAN KASUS VINCENTIUS AMIN SUTANTO

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Laman

Kategori

Februari 2008
S S R K J S M
« Jun   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Blog Stats

  • 78,262 hits

%d blogger menyukai ini: