PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN

Juni 20, 2007 at 7:23 am Tinggalkan komentar

original_moneymanag.jpg

A. Pendahuluan

Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesungguhnya, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir namun lingkupnya hanya terbatas pada bank. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi pengaturan ini,  tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional.

Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat : merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan (front cmpanies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut; merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dananya bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil kemungkinannya untuk dapat dideteksi; dan dapat menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan dan dana yang mereka tempatkan secara ekonomis tidak harus bermanfaat bagi negara yang menerima penempatan. Bagi Pemerintah, dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial crimes) dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social cost) terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya. Berkaitan dengan potensi meningkatnya kejahatan di bidang keuangan tersebut, diperkenalkan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif oleh Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank dan terhindar dari berbagai risiko. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak lagi  digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank, bukan hanya dapat mengendalikan risiko tetapi juga berfungsi dalam upaya pencegahan pencucian uang yang pada gilirannya kejahatan di bidang keuangan akan menurun.Dengan demikian, sebenarnya sasaran utama dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang terutama agar angka kriminalitas tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dapat menurun, aset hasil kejahatan dapat dikejar dan dikembalikan kepada negara atau pihak-pihak yang dirugikan serta untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam bahasan berikut akan dipaparkan bagaimana potensi pencucian uang di perbankan termasuk bank perkreditan rakyat, mengenali pencucian uang melalui kasus dan tipologi, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan serta penegakan hukumnya. 

B. Pencucian Uang di Perbankan

1. Potensi pencucian uang di perbankan

Di dalam sistem keuangan nasional, kita mengenal berbagai lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank, non bank, perusahaan sekuritas dan koperasi serta lembaga keuangan lain yang belum terdapat otoritas pengawasannya seperti lembaga keuangan mikro.

Sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha Bank Umum serta jasa yang dapat diberikannya lebih banyak dibandingkan dengan BPR. Kegitan usaha BPR hanya menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau penempatan lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain. Di samping itu, secara tegas BPR dilarang : menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing; melakukan penyertaan modal; dan melakukan usaha perasuransian; serta melakukan usaha diluar yang telah ditentukan.

Sementara itu, baik bank umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasian keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, tidak ada satu produkpun baik di bank umum maupun BPR yang luput dari incaran pelaku pencuci uang.           

Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU.Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan tehnologi dan rekayasa keuangan. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering dan integration.

a.       Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melaui sistem  keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

-         penempatan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito;

-         pembayaran angsuran kredit;

-         setoran modal secara tunai.

-         penukaran uang;

-         pembelian polis asuransi;

-         pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga;

Dalam kegiatan placement ini, bisa juga dilakukan dengan cara :

b.      Layering (pelapisan) diartikan sebagai upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

-         dana hasil placement, selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke rekening atau lokasi lain

-         pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil placement dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.-         menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; 

-         Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai (structuring).

-         Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing).

-         Melakukan transaksi dibursa saham dengan menggunakan dana dari hasil placement.

c.       Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu legitimate  explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai aturan hukum. Cara-cara yang lazim dilakukan dalam  tahapan ini seperti :

-         Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yang sah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah

-         Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptakan untuk menampung hasil uang haram dan sumber dana yang sah

-         sumbangan untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal, dan pendirian tempat Ibadan dari uang hasil pencucian.

-         pemanfaatan lain untuk kegiatan tertentu seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan lain yang tidak legal.Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan ”disassociation” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. Atas dasar hal ini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatu tindak pidana melalui penulusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang. Dengan kata lain, pendekatan anti pencucian uang ini, ”gap” antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana akan di-association-kan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri.

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK di wajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (STR-suspicious transaction report) dan transaksi keuangan tunai (CTR-cash transaction report).  

2.                  Kasus pencucian uang            

Dalam perkembangannya, kasus pencucian uang di negara-negara lain cukup variatif sesuai dengan kharakteristik tindak pidana di masing-masing negara yang bersangkutan. Di Indonesia, kasus pencucian uang masih relatif sedikit baik dari jumlah kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan jumlah uang yang dicuci. Hal ini belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya apabila mempertimbangkan tingkat kejahatan yang menghasilkan uang di Indonesia, seperti korupsi. Beberapa kasus pencucian uang yang telah diputus yaitu :

a.   Perkara atas nama Sdr. Lukman Hakim di BII Capem Senen

Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana. Atas bantuan Sdr. Tony Ch. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen,  upaya tersebut ditindaklanjuti dengan menghubungi Sdr. Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri), dan disepakati Dapensri akan menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2003 Sdr. Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang (tempat dimana dana Dapensri ditempatkan) untuk melakukan pemindahbukuan dananya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 ke BII KCP Senen Jakarta dalam bentuk deposito, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131. Ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening Giro PT. Kharisma International Hotel yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindah-bukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Giro PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada  Tony Ch. Martawinata. Atas kasus ini, pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut (Pasal 3 (1) huruf c UU RI No. 25 Tahun 2003) dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.

b.   Perkara atas nama Tony Ch. Martawinata di BII Capem Senen.

Sama dengan kasus posisi di atas, dalam hal ini terdakwa telah menerima pembayaran dari Lukman Hakim dalam bentuk cek sebanyak 3 lembar masing-masing senilai Rp. 1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi. Ata perbuatan sejak proses awal dan penerimaan komisi hasil tindak pidana tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang secara berlanjut” sehingga dijatuhi pidana pidana penjara sesuai Pasal 3 (1) huruf c jo. Pasal 2 (1) huruf  f  UU No. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 64 (1) KUHP) selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.

c.   Perkara atas nama Jasmarwan (Bank Lippo Kantor Kas USU) di PN Medan.

Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan Nirmala untuk membuat beberapa KTP dengan identitas palsu. Rekening-rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU Jl. Dr. Mansyur Medan, rekening No.361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing di Bank Lippo Kantor Kas USU, Jl. Dr. Mansyur Medan, dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting di Bank Lippo Kantor Kas Ahmad Yani, Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpura-pura menawarkan barang berupa lap top (fiktif), dengan memberi syarat bagi yang berminat agar mengirim-kan uang muka (down payment) ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk. Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Down Payment pembelian laptop dari pengirim Robert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk masing-masing sebesar Rp. 7.334. 850,00 dan Rp. 14.490.000,00, kemudian uang tersebut di-transfer ke rekening No. 361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting. Selanjutnya dari seluruh rekening tersebut ditarik secara tunai dengan menggunakan ATM. Walaupun Terdakwa telah menerima transfer uang muka dari Robert Stitt tetapi Terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Dari kasus ini, pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan  dan menggunakan surat palsu”, sehingga dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsidiair 1 bulan kurungan (Pasal 6 (1) huruf b UU RI No. 25 Tahun 2003).

d.   Perkara atas nama Ie Mien Sugandhi (Bank Global) di PN Jakpus

Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 Terdakwa atas suruhan Lisa Santoso telah mengambil sejumlah besar uang dari basement PT. Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika pada money changer PT. Yan Shama Linque Money Changer Jl. Gunung Sahari Raya No. 33 AB Jakarta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat.  Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” (Pasal 3 (1) huruf g jo Pasal 2 ayat (1) huruf f dan p UU No. 25 tahun 2003 jo Pasal 56 ke-1 KUHP), sehingga dijatuhi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300. 000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan

e.  Perkara an. Anastasya Kusmiati dan Herry Robert (Bank Lippo Kebumen) di PT Jateng

Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui sistem perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan Terdakwa. Pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan seolah-olah sertifikat Kavling Serasi tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. Dari kasus ini, Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp. 48.175. 000.000,00.Penerimaan uang dari para nasabah oleh Terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Herry Robert dan rekening Tawfik Edy. Oleh Herry Robert uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis. Atas perbuatan ini, Pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” serta melakukan pencucian uang (Pasal 3 (1) huruf b UU RI No. 25 Tahun 2003) 

C.                 Langkah-langkah Dalam Pencegahan dan Pemberantsan Pencucian Uang

1.                  Pencegahan pencucian uang di perbankan           

Sebagai langkah awal mewujudkan penanganan pencucian uang di Indonesia dan untuk mengisi kekosongan peraturan sebelum UU Pencucian uang disahkan, Bank Indonesia pada bulan Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) yang diberlakukan bagi Bank Umum. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penerapan KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan  juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk melindungi integritas dan kesehatan bank[1]. Sementara itu, dalam 40 FATF yang diterbitkan tahun 1996 dan kemudian disempurnakan pada bulan Juni 2003, antara lain mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan penelitian nasabah (customer due diligence) dan record keeping, menolak untuk melakukan hubungan koresponden dengan shell banks dan  melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transaction reports/STR). 

Disamping itu, rekomendasi FATF juga mewajibkan setiap negara agar memastikan bahwa lembaga keuangan di negara yang bersangkutan diatur dan diawasi secara memadai dan menerapkan rekomendasi FATF secara efektif. Disamping mengeluarkan 40 Recommendations on Money Laundering, FATF juga mengeluarkan 9 Special Recommendations, yang antara lain mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan apabila lembaga keuangan  tersebut mengidentifikasi adanya dana yang terkait dengan atau digunakan untuk kegiatan terorisme.            

Dalam rekomendasinya, FATF mengkategorikan beberapa risiko bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan penggunaan institusinya untuk keperluan pencucian uang.[2]  Risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut : transaksi yang dilakukan oleh  Politically Exposed Persons (PEPs)[3]; correspondent banking[4]; pelayanan jasa keuangan tanpa bertatap muka dengan melalui saran elektronis (electronic and other Non Face-to-Face Financial services); transaksi penarikan tunai, penyimpanan dan transfer dana melalui ATM; dan Electronic money (purses and cards).           

Selain acuan standar internasional tersebut, pengaturan KYC untuk perbankan mengacu pada ketentuan UU TPPU. Berdasarkan UU TPPU tersebut, penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk meminta identitas nasabah, memelihara dokumen identitas nasabah dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Mengenai apa kriteria transaksi keuangan mencurigakan telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 adalah:

a.       transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b.      transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

c.       transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.           

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa salah satu fungsi penerapan KYC adalah agar bank mampu mengidentifikasi transaksi nasabah untuk mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan yang selanjutnya dilaporkan kepada PPATK. Berkenaan dengan hal ini, PJK telah melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan menyampaikannya kepada PPATK.

Berdasarkan angka statisfik penerimaan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah bank dan laporannya. Hingga 31 Juli 2006, sebanyak 113 PJK bank telah menyampaikan 5.023 LTKM, sementara PJK non-bank tercatat sebanyak 42 yang telah menyampaikan 182 LTKM. Sehingga total LTKM diterima PPATK sebanyak 5.205. Dari seluruh LTKM yang disampaikan bank kepada PPATK tersebut semuanya dari Bank Umum. Di samping LTKM, PJK juga telah menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) kepada PPATK sebanyak 1.854.957.           

Apabila dihitung sejak dikeluarkannya PBI mengenai KYC, maka peyedia jasa keuangan berbentuk bank telah melaksanakan KYC lebih dari 4 tahun. Apresiasi terhadap PJK Bank khususnya bank umum layak disampaikan karena adanya peningkatan jumlah LTKM yang disampaikan. Namun demikian, efektifitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan khususnya untuk BPR. Dari hasil pemantauan, perbankan belum sepenuhnya memiliki persepsi atau kapabilitas yang sama antara lain karena adanya rasa takut akan kehilangan nasabah apabila KYC diterapkan secara ketat. Di samping itu, terhadap bank umum yang skala usahanya cukup besar, secara teknis dapat menghambat penerapan KYC apabila tidak didukung dengan dana yang memadai untuk membangun sistem informasi.            

Di sisi lain, kurangnya perhatian atau kesadaran dari nasabah terhadap peraturan KYC juga dapat menghambat penerapan KYC. Hal-hal yang menyebabkan nasabah kurang mendukung pelaksanaan KYC antara lain:

-         nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya disalahgunakan sebagai objek pajak;

-         pengisian formulir KYC merepotkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan (misal jabatan, nama ibu kandung, hobby, pinjaman bank lain);

-         nasabah merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian KYC dan nasabah merasa bank terlalu mau tahu masalah internal nasabah;

-         nasabah yang memiliki dana di beberapa bank tidak bersedia mengisi KYC karena bank lainnya belum menerapkan prinsip  KYC;

-         nasabah  cenderung tidak jujur dalam mengisi  data penghasilan (sumber dan jumlah);

-         nasabah sulit ditemui (berada di luar negeri); dan

-         nasabah berkeberatan memberikan slip gaji (apabila diminta) karena mereka beranggapan bahwa nasabah penyimpan dana bukan peminjam dana. 

2.      Upaya PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang              

Sesuai Pasal 26 UU TPPU, tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesaui ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia  Jasa Keuangan (PJK).

Sedangkan kewenangan PPATK sesuai Pasal 27 antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum.               

Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh UU TPPU, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum sebagai berikut :

a.         PPATK sebagai intelijen keuangan.

Sebagai intelijen keuangan, PPATK melakukan kegiatan :

1)      pengumpulan data (Data Collection) yaitu  pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual, seperti : laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Ditjend Bea dan Cukai; informasi dari regulator; hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian; informasi dari kantor imigrasi; dan hasil permintaan informasi dari pihak lain.

2)      Evaluasi data (data evaluation) yaitu melakukan penyaringan data atau informasi yang diterimaagar proses analisis dapat dilakukan dengan lebih  baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.

3)      Penyimpanan (collation) yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui system peng-index-an dan cross referenced.

4)      Analysis adalah proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu analytical tools & techniques seperti link charting, event charting, flow charting,  activity charting, dan data correlation

5)      Dissemination of Intelligence yaitu penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu clear, concise and clock. Berkaitan dengan tugas ini, PPATK telah menyerahkan  411 kasus ke penegak hukum (406 kasus ke Polri, 5 kasus ke Kejaksaan).

6)      Re-evaluation adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian  kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

b.      PPATK dalam kewenangan mengeluarkan pengaturan.

Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK yang berisi pedoman bagi penyedia jasa keuangan. No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK berbentuk bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas.

PPATK juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Kedua pedoman di atas melengkapi Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yang berlaku bagi seluruh PJK. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai rezim anti pencucian uang yang dapat digunakan sebagai acuan  bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang.

Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PPATK, yaitu :

-         Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III)

-         Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III)

-         Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA)

-         Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV)

-         Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

c.         Mediator antara sektor lembaga keuangan dan penegakan hukum.

PPATK sebagai mediator antara sektor lembaga keuangan dengan penegak hukum terutama terkait dengan pelaporan dan penegakan hukumnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya LTKM langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri paling tidak ada beberapa alasan yaitu :

Ø      LTKM bukan suatu laporan tindak pidana melainkan hanya informasi rahasia mengenai transaksi yang tidak wajar

Ø      Perlu adanya penyaringan oleh PPATK melalui kegiatan analisis untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum hanya akan melakukan hubungan secara langsung dengan PJK apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

Ø      Seringkali adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dengan PJK. Berkaitan dengan hal ini,  untuk menyamakan persepsi senantiasa dilakukan semacam pertemuan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan dimaksud.

d.        Pembantuan (assistancy) dalam penegakan hukum

PPATK senantiasa memberikan bantuan dalam upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana berdimensi ekonomi melalui pemberian informasi transaksi keuangan. Di samping itu, PPATK sering pula dimintai keterangannya sebagai ahli dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

e.         Pengawasan kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan, sejak Juli 2005  sd. mid Juni 2006 telah dilakukan audit kepada 28 kantor bank di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Mataram, Kupang, Medan, Palembang, Manado, Padang, Makasar, Ambon, Balikpapan, dan Pontianak. Audit juga dilakukan terhadap 23 Penyedia Jasa Keuangan berbentuk non-bank.  

3.      Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang

a.      Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang           

UU TPPU menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah :

·        Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 3 ayat 1)

·        Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).

·        Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).            Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dengan pemberian sanksi pidana dalam UU TPPU adalah :

·        Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).

·        Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).

·        PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).

·        Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 17A)

·        Pejabat atau pegawai PPATK atau penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh UU TPPU karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjaran 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A). 

b.       Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi

UU TPPU telah mengatur adanya perlindungan bagi PJK. Perlindungan tersebut adalah :

1)  PJK tidak terkena sanksi rahasia bank (Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan) dalam hal :

Ø      Melaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana  diatur dalam Pasal 13 (Pasal 14)

Ø      Memberikan informasi dan segala keterangan kepada PPATK dlm rangka audit (Pasal 27 ayat 3)

Ø      Memberikan keterangan rahasia bank kepada penyidik, penuntut umum dan hakim  (Pasal 33 ayat 2)

2)      PJK, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (Pasal 15 dan Pasal 43)

3)      Pihak pelapor diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya (Pasal 40 ayat 1)

4)      Dalam praktek, perlindungan bisa berasal dari PJK itu sendiri terkait dengan pembocoran informasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau sudah dilaporkan kepada PPATK (Anti Tipping Off dalam Pasal 17A). Di samping itu, untuk memberikan perlindungan (back up) sehingga nasabah terlapor tidak mengetahui bahwa transaksinya telah dilaporkan kepada PPATK adalah terdapat ketentuan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib merahasiakan dokumen dan keterangan yang diperoleh (Pasal 10A ayat 1), sumber keterangan dan STR wajib dirahasiakan dalam persidangan (Pasal 10 A ayat 2) dan kewajiban bagi hakim untuk mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mengungkap identitas pelapor (Pasal 41). Lebih dari itu, perlindungan juga bisa muncul karena proses penegakan hokum pencucian itu sendiri, yaitu bahwa STR yang disampaikan PJK, oleh PPATK tidak diteruskan kepada siapapun, Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas dasar temuan penyidik yang bersangkutan (bukan atas dasar hasil analisis PPATK atau laporan PJK), dan pada umumnya, kasus pencucian uang melibatkan beberapa PJK dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri           

Untuk lebih menguatkan upaya perlindungan di atas, Kapolri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kapolri No.Pol.: 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam TPPU. Dalam ketentuan ini, antara lain diatur bahwa pemberi Perlindungan Khusus  adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pemohon/penerima Perlindungan Khusus : Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : Pelapor adalah : (a) Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU; saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri; dan Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi). Sedangka yang dilindungi adalah : keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental; harta benda; perahasiaan dan penyamaran identitas; dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa. 

c.       Pemblokiran, pembukaaan rahasia bank, dan penyitaan

Proses hukum sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU TPPU. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan.

1). Pemblokiran

UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran

Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian.”Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dapal Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan.

2).  Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank  yaitu :

1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK,

2) tersangka dan

3) terdakwa. 

Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain :

·        Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

·        Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

·        Penyidik meminta izin kepada Gubernur BI untuk membuka rahasia bank.Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat :

·        ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU

·        menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain : status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan.Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia.

Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU,  sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.

3)  Penyitaan

Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP-126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

4)  Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelador. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang musti dilakukan antara lain :

·        Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama pejabat bank)

·        kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu)

·        tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau identitasnya disamarkan (a.l. laki-laki jadi perempuan, atau sebaliknya).

Sebisa mungkin yang menjadi saksi adalah orang bagian legal (yang mengerti transaksi) dan bukan orang yang secara langsung menangani transaksi yang sedang diproses.Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa :

-         Diketahui sama dengan dolus atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain.

-         Patut menduga artinya culva atau alfa, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan.

-         Di samping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak

-         Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, dapat dilihat dari :

ü      apakah transaksi yang dilakukan sesuai profile?

ü      apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?

ü      apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?

Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Pasal 3 UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban)  terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan komulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap kedua kasus (predicate crime dan money laundering). Dalam common law system, apabila proses pidana menyimpang dari due process of law (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal. 

D.  Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulan hal-hal sebagai berikut :

a. Yurisdiksi dan  semua negara sudah menempatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sebagai bagian penting dalam upaya untuk menurunkan angka kriminalitas dan turut membantu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

b.  Seluruh lembaga yang memberikan jasa di bidang keuangan atau terkait dengan keuangan menjadi penentu atau garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang melalui peranan yang diberikan berupa melaporkan transaksi keuangan yang diwajibkan oleh undang-undang.

c.  Perbankan sebagai: lembaga yang mengelola keuangan terbesar dengan pangsa lebih dari 90% dari seluruh lembaga keuangan yang ada;  lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang memungkinkan untuk bertransaksi secara cepat dan tepat; serta adanya kerahasian bank yang cukup ketat, maka berpotensi menjadi sarara dan sasaran pencucian uang.

d. Pencuci uang senantisa mencari tempat yang aman untuk menempatkan atau mencuci uangnya. Dalam hal bank umum telah menerapkan prinsip mengenal nasabah yang ketat maka Bank Perkreditan Rakyat menjadi incaran berikutnya bagi para pencuci uang.

e.  Hingga saat ini belum terdapat laporan transaksi keuangan mencurigakan dari BPR, namun belum bisa diidentifikasi apa penyebab tidak adanya pelaporan tersebut.

f.    Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara rinci mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada pelapor dan saksi.

g.  Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait dalam upaya pencegahan melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, dan PPATK telah memberikan pedoman bagaimana melakukan identifikasi untuk menetapkan suatu transaksi memenuhi unsur mencurigakan dan bagaimana cara melaporkannya.

h.  Dari laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai yang diterima dan informasi yang telah dikumpulkan oleh PPATK, hingga akhir Juli 2006, PPATK telah menyampaikan kepada Polisi dan Jaksa sebanyak 411 kasus, dan lebih dari 30 kasus telah diputus oleh pengadilan meliputi 1 perkara terorisme, 23 perkara tindak pidana perbankan dan/atau korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, serta 6 perkara pencucian uang.

Dalam upaya lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hendaknya semua pihak terkait perlu membangun persepsi yang sama sehingga peran dan tugasnya dapat dipahami secara pasti yang pada gilirannya tujuan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat tercapai yaitu angka kriminalitas semakin menurun dan stabilitas keuangan semakin meningkat. Khusus terhadap BPR, perlu adanya perhatian khusus baik dari Bank Indonesia selaku regulator dan PPATK selaku focal point-nya untuk mengambil langkah proaktif seperti kegiatan sosialisasi, pemeriksaan khusus kepatuhan secara berkala terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dan kepatuhan kewajiban pelaporan serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut.

 


[1] Tidak diterapkannya KYC secara memadai dapat mengakibatkan bank menghadapi berbagai risiko dalam hubungan dengan nasabah dan lawan transaksi, khususnya risiko reputasi, risiko operasional, risiko legal dan risiko terkonsentrasi transaksi. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan bank menanggung biaya yang signifikan, seperti penarikan dana oleh deposan, pengakhiran fasilitas antar-bank, tuntutan terhadap bank, biaya investigasi, pembekuan atau penyitaan aset bahkan sampaikan risiko ditutupnya bank yang bersangkutan.

[2] FATF Secretariat,    The Review of   The Forty Recommendations FATF on Money Laundering, 15 April 2002,  hal.14-25

[3] PEPs yaitu orang-orang terkemuka yang memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai[4] karena Correspondent banking  berada  ditengah  sistem   pembayaran   internasional yang memungkinkan bank di seluruh dunia melakukan pembayaran kepada dan melalui satu bank kepada bank lain

Entry filed under: Hukum. Tags: .

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG KEHUTANAN[1]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Halaman

Kategori

Juni 2007
S S R K J S M
    Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 47,059 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: